IMPLEMENTASI JUAL BELI MURABAHAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

IMPLEMENTASI JUAL BELI MURABAHAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A.  PENDAHULUAN

Menghadapi dunia global pada sekarang ini, dimana kebutuhan hidup manusia semakin bervariatif,  dunia sudah dipenuhi dengan mahirnya teknologi. dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Di indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan suatu perwujudan baru atas permintaan masyarakat yang membutuhkan siatem ekonomi alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang sehat dan mememnuhi prinsip prinsip syariah. Untuk itu, Akad murabahah hadir sebagai alternatif positif bagi masyarakat. Dalam bank syariah atau pun lembaga keuangan syariah tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama. Untuk itu dalam makalah ini dibahas secara terperinci bagaimana konsep murabahah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Agar masyarakat atau pun pembaca akan sedikit memahami tentang implementasi murabahan dalam lembaga keuangan syariah yang lebih mengaju ada sistem perbankan syariah.

B.  APLIKASI MURABAHAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Berdagang adalah seni. Modal yang sebenarnya adalah kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Afzalurrahman dalam "Muhammad as a Trader" menulis bahwa kunci sukses berdagang Nabi terletak pada sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan.[1] Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli. Kata jual beli dipakai beriringan dengan kata riba, sebagaimana terdapat dalam  ayat Al Quran yang dijadikan dasar hukum bagi akad jual beli yang populer ialah :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al Baqarah 275).

Dalam fiqh muamalah  terdapat banyak macam akad jual beli. Jenis jenis jual beli salah satunya yaitu Murabahah, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan memberi tahu harga pokok dan keuntungannya sebagai tambahan. Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama.lembaga keuangan akan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui. Dapat disimpulkan, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.[2]

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang ada didepan nya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka . setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya berangsur denganjangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hala ini jumlah anagsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan asabah atau pembeli. Apabiala nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.

Jual beli Murabahah dalam praktik nya dilembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah adalah Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama. Akad wakalah adalah perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.[3] Wakalah dimana setelah  nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari  dan membeli barang yang sesuai denagn  spesifikasi yang diajukan nasabah.

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keungan syariah adalah sebagai berikut:

1.   Pembeli harus mengetahui tentang biaya biaya terkait dengan harga asli barang . batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari harga total ditambah dengan biaya biayanya.

2.   Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang.

3.   Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

4.   Pembayaran ditangguhkan, artinya dalam hal ini pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya sudah ditentukan dan telah disepakati bersama antara nasabah dengn lembaga keuangan.

Pembayaran Murabahah Salah satu bentuk jual beli yang populer adalah jual beli tangguh, yaitu jual beli dengan barang diterima pada saat akad dan pembayaran menyusul sesuai kesepakatan. Dalam jual beli tangguh, apabila kesepakatan telah terjadi, penjual menyerahkan barang kepada pembeli untuk kemudian pembeli membayar barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.[4]

Pada awalnya, jual beli secara murabahah biasa dilakukan secara kontan, di mana serah terima barang dan harga dilakukan pada saat akad. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada yang melakukan jual beli murabahah dengan pembayaran tangguh. Dalam hal ini, biasanya pembeli menginginkan untuk mendapatkan suatu barang akan tetapi tidak memiliki alat tukar yang cukup untuk membeli barang tersebut sehingga dia meminta pihak lain untuk menjual kepadanya secara tangguh. Jual beli semacam ini diperbolehkan walaupun penjual sedikit menaikkan harga dari pasaran dengan pertimbangan kemungkinan adanya perubahan nilai barang di kemudian hari (sebagai antisipasi kerugian). Bentuk jual beli ini diperbolehkan dan bukan termasuk riba. Adapun jual beli sejenis yang digolongkan riba adalah ketika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dengan harga sekian jika dibayar secara tangguh dan harga sekian jika dibayar secara kontan.

Jual beli angsur merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan turunan dari jual beli tangguh dan popular pada masa sekarang. Yaitu pembeli membeli barang dengan membayar uang muka dan sisanya dibayar secara angsur selama beberapa masa yang disepakati. Bentuk jual beli ini dapat menjadi halal dan dapat pula menjadi haram. Ketentuan halal dan haram hukum jual beli semacam ini sangat tergantung dalam beberapa hal seperti kejujuran dalam memberikan spesifikasi barang, pemberian syarat, serta penghitungan harga.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli tangguh atau angsur, yaitu.

1.   Disyaratkan kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk menghindari pertikaian dan rusaknya akad.

2.   Apabila pembeli terlambat membayar angsuran pembayaran, penjual tidak boleh menaikkan harga atau menambah nilai pembayaran dari yang telah disepakati.

3.   Penjual boleh mensyaratkan waktu tertentu sebagai tempo pembayaran dan berhak mengambil keseluruhan harga apabila pembeli tidak menepatinya.

4.   Penjual tidak boleh menahan barang selama angsuran belum dilunasi akan tetapi harus menyerahkannya pada saat akad.

5.   Apabila barang telah diterima oleh pembeli dalam keadaan baik dan rusak di tangan pembeli, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya kepada penjual dan tetap berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.[5]

Demikian konsep murabahah berdasarkan literatur fikih Islam klasik berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan murabahah di mana prinsip kehati-hatian dalam pengadaan barang, penentuan harga, serta akad sangat diperlukan demi menghindari riba yang dilarang berdasarkan syari’ah Islam.

C.  MURABAHAH SEBAGAI PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Murabahah pada awalnya tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan karena murabahah dalam wacana Islam klasik adalah bentuk jual beli di mana penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Dalam komunitas bank syariah, murabahah muncul sebagai alternatif pembiayaan non ribawi dalam bentuk jual beli. Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena merupakan bentuk murabahah berdasarkan permintaan pembeli. Yang dimaksud murabahah berdasarkan permintaan pembeli adalah murabahah yang dilakukan atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Biasanya, dalam mengajukan permintaan kepada bank, nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah dengan pembayaran angsur.

Pembiayaan seperti ini dibenarkan dan dipraktikkan oleh bank syari’ah di Indonesia berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membolehkan murabahah sebagai salah satu produk/ kegiatan usaha bank syariah. Dalam membuat fatwa, DSN-MUI mengutip beberapa dalil dari al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih antara lain.

1.   Firman Allah swt. dalam surat An nisa ayat 29 tentang larangan riba dan Al-Maidah ayat 1 tentang pemenuhan akad.

2.   Hadits Rasulullah SAW dari Syuaib ar Rumi ra:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

3.   Kaidah Fikih: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

DSN-MUI memberikan batasan-batasan umum yang harus dipatuhi oleh bank syariah terkait murabahah, yaitu.

1.   Pelaksanaan akad murabahah yang bebas riba.

2.   Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.

3.   Bank membeli barang secara sah dan bebas riba.

4.   Bank menyampaikan segala hal terkait pembelian pertama.

5.   Apabila bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, maka akad jual beli murabahah antara bank dengan nasabah harus dilakukan setelah barang yang diperjualbelikan secara prinsip

6.   telah menjadi milik bank.

Berdasarkan dalil dan batasan umum yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa murabahah dapat dilaksanakan oleh bank syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam mengimplementasikan konsep dan prinsip pembiayaan murabahah, maka bank syariah mengacu kepada aturan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI tentang murabahah, di mana rukun yang harus terpenuhi antara lain:

1.   Pelaku akad. Yaitu bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli.

2.   Obyek akad. Yaitu barang dagangan/aset dan harga sebagai alat tukar.

3.   Shighah. Yaitu ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank syariah adalah sebagai berikut.

1.    Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.

2.    Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang atau aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.

3.    Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

4.    Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli murabahah meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.

5.    Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Runtutan aktifitas pembiayaan murabahah bank syariah.

D.  JENIS‐JENIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam:

1.   Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak pihak bank sudah menyediakan barang.

2.   Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apa bila ada pesanan barang dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

a.    Sifatnya mengikuti artinya barang tersebut harus dibeli oleh nasabah.

b.    Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah sudah memesan barang, namu nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Janji pemesan untuk membeli barang dalam murabahah dapat mengikat  bisa juga tidak. Beberapa ulama syariah modern berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut itu bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi jika nasabah pergi begitu saja meninggalkan bank maka akan sangat merugika dari pihak bank tersebut, Demi menghindari kemudharatan.[6]

E.  TIPE TIPE PENERAPAN MURABAHAH DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH 

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1.   Tipe Pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh  baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

2.   Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan  barang.[7]

Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti  bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk mengindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditranfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja  berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank .[8]

3.   Tipe Ketiga ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan  perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangi tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana  pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik .[9]

Berbagai tipe praktek jual beli murabahah di atas dilatar belakangi motivasi yang bermacam macam. Ada kalanya untuk lebih menyederhanakan prosedur sehingga  bank tidak perlu repot-repot membeli barang yang dibutuhkan nasabah tetapi cukup dengan menunjuk atau menghubungi supplier agar menyediakan barang dan langsung mengirimkan ke nasabah sekaligus dengan atas nama nassabah (Tipe II). Atau dengan cara bank langsung memberikan uang ke nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan melaporkan nota pembelian kepada pihak bank (tipe III). Kedua cara tersebut sering dilakukan perbankan syariah untuk menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dua kali yang dinilai akan mengurangi nilai kompetitif produk bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini terjadi karena dalam jual beli murabahah tipe I, di mana bank terlebih dahulu akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank baru kemudian dijual ke nasabah secara murabahah maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dua kali, yaitu dari supplair ke bank dan dari bank ke nasabah.

F.  BENTUK BENTUK PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah:

1.   Pengadaan Barang

Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap  bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, bank kemudiaan membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas tersebut sebesar Rp. 4.000.000 dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar RP. 800.000 Jika pembayaran angsuran selama dua tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar Rp. 200.000 per bulan. Selain memberikan keuntungan kepada bank syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan fee base income bank syariah. Biaya-biaya lain yang diharus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga.

2.   Modal Kerja (Modal Kerja Barang)

Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip  jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang Sebenarnya, penyediaan modal kerja berupa uang tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang lebih tepat menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (penyertaan modal). Karena, jika pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang menggunakan mekanisme murabahah, maka transaksi ini sama dengan consumer finance (pembiayaan konsumen) dalam bank konvesional yang mengandung usur bunga. Transaksi dalam consumer finance menggunakan pinjam meminjam uang dan dalam murabahah menggunakan transaksi  jual beli.

3.   Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah)

Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lainlain. Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. Adapun contoh perhitungan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas, seniali Rp. 100 juta. Setelah dievaluasi bank syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank syariah akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank syariah untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp 120 juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp. 120 juta telah dilakukan: (1) Tawar menawar harga jual antara Tuan A dengan bank syariah. (2) Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam hal ini 3 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.[10]

G. PENUTUP

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Pembiayaan Murabahah dibenarkan dan dipraktikkan oleh bank syari’ah di Indonesia berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membolehkan murabahah sebagai salah satu produk/ kegiatan usaha bank syariah. Dalam membuat fatwa, DSN-MUI mengutip beberapa dalil dari al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih. Jenis pembiayaan mudarabah ada dua, yaitu: 1) mudarabah tanpa pesanan. 2) mudarabah dengan pesanan. Tipe tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah ada tiga tipe. bentuk bentuk penggunaan akad murabahah pada pembiayaan murabahah ada tiga yaitu: 1). pengadaan barang 2). Modal Kerja (Modal Kerja Barang 3). Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah).      

H.  DAFTAR PUSTAKA

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah  Kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011.

Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, dalam jurnal iqtishadia Ihkâm, Vol.1 No.2, Desember 2014 (3-26).

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisi Fiqih  dan Keuangan, Jakarta: PT Rajagrafindo,2004.

M. Nur Rianto, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012.

Youdhi Prayogo, ”Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan syariah”, dalam jurnal Volume 4,Nomer 2, Desember 2012.

Darningsih, dalam Tugas Akhir “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Jual Beli Barang Produktif, Praktek Pada Bmt Marhamah”, Semarang , 2012.

Abdul Shomat, dalam jurnal yang berjudul “Bay Al-Murabahah  (Deffered Payment Sale) Di Lingkungan Bank”.  

Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri, “Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Kesesuaiannya  Dengan Psak no. 102, dan 105”, dalam jurnal Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret  2011.

---

[1] M. Luthfi Hamidi sebagaimana dikutip oleh Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, dalam jurnal iqtishadia Ihkâm, Vol.1 No.2, Desember 2014, (3-26), h. 3

[2] Ibid , h. 4

[3] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo,2011) hlm. 233

[4] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Rajagrafindo,2011) hlm .82.

[5] Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri, “Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Kesesuaiannya  Dengan Psak no. 102, dan 105”, dalam jurnal Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret  2011, h. 447-455.

[6] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisi Fiqih  dan Keuangan, (Jakarta: PT Rajagrafindo,2004), hlm 105

[7] M. Nur Rianto, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h 56

[8] Darningsih, dalam Tugas Akhir “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Jual Beli Barang Produktif, Praktek Pada Bmt Marhamah”, Semarang , 2012, h. 34.

[9] Abdul Shomat, dalam jurnal yang berjudul “Bay Al-Murabahah  (Deffered Payment Sale) Di Lingkungan Bank”, h. 7.

[10] Syofian S, Harahap sebagaimana dikutip Youdhi Prayogo, ”Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan syariah”, dalam jurnal Volume 4,Nomer 2, Desember 2012 (hlm 5-20) h. 18.